a) Untuk permohonan Baru/Perubahan TDG

1. Formulir permohonan;
2. Fotocopy KTP/identitas pemohon yang masih berlaku;
3. Fotocopy perizinan pendirian gudang (IMB Gudang);
4. Fotocopy perjanjian pemakaian atau penguasaan gudang dengan pemilik gudang;
5. Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB) untuk jenis barang dengan karakteristik tertentu dari Dinas Perindagkop;
6. Fotocopy Izin gangguan gudang;
7. Akte pendirian dan pengesahan , apabila ada akte perubahan dan pengesahannya;
8. Surat kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (materai 6000).

b) Untuk perpanjangan TDG

1. Formulir permohonan;
2. Fotocopy KTP direktur/penanggungjawab atau identitas lain yang masih berlaku;
3. TDG asli;
4. Surat kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (materai 6000).

1. Surat permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi (bermeterai).
2. Foto copy akta pendirian (AD) dan pengesahannya oleh Pemerintah, serta anggaran rumah tangga (ART).
3. Foto copy anggaran dasar perubahan dan pengesahannya oleh Pemerintah (bila pernah diubah).
4. Rencana strategis (visi, misi) koperasi, rencana  usaha simpan pinjam 3 (tiga) tahun yad.
5. Neraca dan PHU triwulan terakhir Koperasi / USP.
6. Daftar susunan pengurus dan pengawas yang diketahui Dinas.
7. Foto copy KTP pengurus dan pengawas.
8. Foto copy KK pengurus dan pengawas.
9. Biodata dan foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar pengurus dan pengawas.
10. Surat Pernyataan bermeterai berisi :
    • tidak menarik simpanan dari dan menyalurkan pinjaman kepada nonanggota.
    • bersedia diperiksa segala catatan dan laporan keuangan koperasi/USP.
    • tidak ada hubungan keluarga di antara pengurus, di antara pengawas,  antara pengurus dengan pengawas, dan antara pengelola/manajer dengan pengurus dan pengawas.
11. Foto copy KTP dan KK, riwayat hidup (biodata), serta foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak  2 lbr  pengelola/manajer usaha simpan pinjam.
12. SKCK manajer/pengelola usaha simpan pinjam.
13. Foto copy sertifikat kompeten atau kesanggupan mengikuti diklat kompetensi (manajer/pengelola usaha simpan pinjam yang belum kompeten).
14. Status kantor dan daftar sarana kerja KSP/USP.
15. Buku laporan RAT tahun terakhir.
16. Foto copy hasil Penilaian kesehatan usaha simpan pinjam 2 tahun terakhir.
17. Asli dan foto copy Surat Izin Usaha simpan pinjam yang lama.
18. Daftar Dewan Pengawas Syariah (sedikitnya dua orang, setengahnya telah bersertifikat Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, bila syariah).